Nikah Sirri, Merugikan Perempuan Menguntungkan Laki-Laki

NIKAH SIRRI

MERUGIKAN PIHAK PEREMPUAN,

MENGUNTUNGKAN LAKI-LAKI

dsc0064992Oleh : H. Syarnubi Som

Widyaiswara Madya BDK Palembang

Pendahuluan

Di Indonesia, nikah sirri dipopulerkan oleh masyarakat dengan berbagai istilah, antara lain dengan kawin bawah tangan, kawin diam-diam, kawin rahasia, kawin lari, kawin sirri atau nikah sirri.

Dalam buku-buku fiqh Islam, terminologi nikah sirri tidak dikenal. Begitu juga dikalangan Penghulu atau KUA. KUA tidak mengenal istilah nikah sirri. KUA hanya mengenal dua macam nikah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nasional, yaitu nikah tercatat dan tidak tercatat. Secara umum, KUA tidak mau menerima praktik nikah sirri. Kalau pun ada, hanya sebatas konsultasi. Sebab Penghulu di KUA dan P3N akan terkena sanksi hukuman penjara, apabila melegitimasi nikah sirri. Dengan kata lain, KUA tidak akan bertanggung jawab apabila timbul akibat hukum yang akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dibelakang hari. Artinya, resiko harus ditanggung oleh individu-individu yang bersangkutan.

Anehnya, walaupun KUA tidak mentolerir model nikah sirri, tetapi fenomena kawin sirri timbul dan berkembang secara diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia dari jaman dulu sampai sekarang. Bahkan menjadi mode masa kini. Artinya, model nikah sirri di Indonesia bukan hal baru, tetapi sebenarnya telah berkembang lama di tanah air. Jika akhir-akhir ini menjadi buah bibir, karena pelakunya tidak lagi terbatas pada masyarakat biasa, tetapi sudah melibatkan sejumlah public figure, para elit politik, petinggi-petinggi pemerintahan, para kiyai di pondok pesantren, anggota DPR dan DPRD, para pengusaha, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh ulama, yang dianggap layak gossip, layak jual, dan layak diberitakan lewat infotainment televisi setiap hari.

Dewasa ini, kesan nikah sirri menjadi kurang bagus, karena banyak disalahgunakan oleh para laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Banyak perempuan-perempuan yang dinikah sirri mengadu ke polisi dan Komnas Perempuan, karena menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Belum lagi perempuan-perempuan yang diceraikan atau ditinggalkan begitu saja oleh suaminya, baik suami orang Indonesia maupun yang berkebangsaan asing. Banyak diantara mereka yang memperjuangkan keadilan untuk memohon pembagian harta waris dari mantan suaminya, termasuk memperjuangkan nasib anak-anak mereka untuk memperoleh status sebagai anak yang sah. Ternyata upaya-upaya hukum itu mentok di Pengadilan, karena nikah sirri tetap tidak memiliki kekuatan apapun di mata hukum.

Boleh jadi hukum nikah sirri sah menurut agama, tetapi tetap tidak sah menurut hukum negara. Apapun istilahnya, nikah sirri yang dilakukan dengan tata cara agama Islam, tetapi tidak didaftarkan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah, perkawinan itu tetap tidak sah. Perkawinan itu dianggap sah kalau didaftarkan dan dicatat oleh instansi negara yang berwenang.

Perkawinan sirri dilakukan masyarakat Islam di Indonesia bukan hanya waktu melaksanakan perkawinan pertama kali, tetapi dapat juga dilakukan untuk perkawinan kedua kali dan seterusnya.

Dari berbagai kasus nikah sirri yang terjadi di berbagai daerah, banyak alasan mengapa perkawinan itu dilaksanakan diam-diam.

Pertama, karena sudah bertunangan. Dari pada berselingkuh sepanjangan, lebih baik melakukan nikah sirri untuk menghindari perbuatan zina.

Kedua, untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit (seperti syarat-syarat administrasi dari RT, Lurah dan KUA, ijin isteri pertama, ijin Pengadilan Agama, ijin dari atasan jika PNS/anggota TNI/Polri dan sebagainya).

Ketiga, karena calon isteri terlanjur hamil di luar nikah.

Keempat, untuk menghindari tuntutan hukum oleh isterinya dibelakang hari, karena perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama, tidak dapat dituntut secara hukum di pengadilan.

Kelima, untuk menghapus jejak, agar tidak diketahui oleh isteri pertama, sekaligus untuk menghindari hukuman administratif yang akan dijatuhkan oleh atasan, bagi mereka yang PNS atau anggota TNI/Polri yang melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya. Continue reading

Advertisements